Serambiupdate.com Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Nizam mengatakan, untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul tentu perlu didukung oleh investasi di bidang pendidikan. Oleh karena itu, peran media massa sangat penting mengubah pola pikir publik, agar memiliki kesadaran untuk melakukan investasi bidang pendidikan.
Nizam menyebutkan, peran media sangat penting ini terlihat dari kesuksesan Korea Selatan (Korsel). Media Massa Korea berhasil mengubah pola pikir publik bahwa menjadi bangsa yang tangguh harus investasi di bidang pendidikan dan kesadaran cinta produk dalam negeri.
“Hampir 40% spending orang Korea untuk pendidikan. Korea, di situ terlihat peran media, bahwa media membangun mindset Korea sebagai bangsa yang tangguh, peduli, bahwa Korea akan mati kalau tidak investasi di SDM dan produk-produk yang kompetitif di dunia. Ini perlunya investasi pendidikan dan fokus membangun industri,” kata Nizam pada Rabu (16/6/2021).
Nizam menyebutkan, kesadaran Korea membangun pendidikan itu sejak tahun 1950-an usai perang saudara dengan kondisi yang sangat miskin melebihi Indonesia saat itu. Akan tetapi, media membangun optimisme dan kesadaran investasi, sehingga hampir 40% orang tua di Korea menyiapkan dana untuk pendidikan mulai dari anak masuk pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (PAUD -Dikti).
Nizam berharap kesuksesan Korea dapat dicontoh oleh Indonesia karena negara tidak bisa membiayai semua kebutuhan pendidikan. Pasalnya, anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBN senilai 20% tidak semua dikelola oleh Kemdikbudristek. Menurut Nizam, 20% anggaran dikelola termasuk anggaran transfer daerah untuk membayar gaji guru serta operasional pendidikan dasar hingga menengah sebesar 2/3. Sebab, hanya 3 kabupaten/ kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan diatas 20%.
Selain itu, 1/3 anggaran pendidikan juga tersebar di 57 kementerian dan lembaga (K/L) lainnya. Dengan begitu, Kemdikbudristek hanya mengelola anggaran 40% dari 1/3 anggaran K/L atau senilai 12% dari Rp 70-80 triliun anggaran pendidikan. Dari 12% anggaran tersebut, Nizam menyebutkan, 1/3 untuk jaringan pengaman sosial yakni untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah maupun siswa serta 1/3 untuk membayar gaji dosen dan tunjangan guru. Dengan begitu, kata Nizam, anggaran yang tersisa hanya senilai 1/3 dari perguruan tinggi negeri yang bisa menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).
Untuk itu, Nizam menyebutkan, anggaran APBN Kemdikbudristek yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikti untuk mendanai pembangunan dan penguatan perguruan tinggi hanya sekitar Rp 5T. Sementara total mahasiswa secara keseluruhan sebanyak 8,5 juta dengan rincian 3 juta adalah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN)
“Ini dibagi dengan seluruh mahasiswa kita, per mahasiswa hanya mendapatkan subsidi kira-kara hanya Rp 2 juta per tahun,” paparnya.
Dikatakan Nizam, dengan dana seadanya tersebut perguruan tinggi dituntut untuk masuk 500 World Class University. Kata dia, capaian yang ada saat ini patut diapresiasi karena perguruan tinggi telah bekerja luar biasa dengan dana seadanya. Oleh karena itu, ia berharap perlu kesadaran publik untuk investasi di pendidikan karena negara tidak bisa membiayai semuanya.
