“Sampai saat ini, belum ada data-data yang terbarukan secara periodik untuk mengetahui secara pasti tentang kondisi pendidikan Indonesia seperti jumlah pendidik yang terpapar, berapa yang meninggal, masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran dan lain sebagainya,” katanya di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan seharusnya saat kondisi darurat akibat pandemi COVID-19, harus ditangani dengan langkah yang berbeda dari kondisi biasa. Karena itu, Mendikbudristek harus tampil sebagai pemimpin bidang pendidikan Indonesia yang memiliki arah jelas, kemana pendidikan Indonesia akan dibawa.
“Sampai detik ini belum ada pernyataan resmi dari Mendikbudristek tentang proses pembelajaran selama PPKM Darurat,” kata Ferdiasyah menegaskan.
Direktur Pendidikan Vox Point Indonesia Indra Charismiadji mengatakan dengan adanya PPKM Darurat di Jawa-Bali dan sebagian wilayah Indonesia maka menggugurkan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang digadang-gadang oleh Kemendikbudristek sejak awal tahun.
“Ironisnya, Mendikbudristek berulang kali mengatakan dalam pernyataan resminya bahwa tanpa adanya pembelajaran tatap muka, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada peserta didik seperti adanya 'learning loss', kesenjangan capaian pembelajaran, anak stres, dan lain sebagainya. Seharusnya kita bisa memanfaatkan PJJ ini untuk mendapatkan ‘learning gain’.” katanya.
Pihaknya mengusulkan agar Kemendikbudristek membentuk pusat komando pembelajaran selama pandemi yang betul-betul mengawasi kondisi pendidikan dari Sabang sampai Merauke.
"Pandemi tidak pandemi, maka siswa Indonesia harus dididik agar siap menghadapi tantangan hidup dan meneruskan perjuangan dalam membangun bangsa," demikian Indra Charismiadji. (AL)
