Serambiupdate.com Kekhawatiran atas generasi yang hilang (lost generation) karena ketidaktepatan pola pembelajaran di masa pandemi Covid-19 diminta menjadi perhatian pemerintah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) Muh Zen ADV mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan hak dasar bagi anak, yakni pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus dapat mengambil kebijakan sektor pendidikan yang tepat dan aman.
Pelaksanaan pembelajaran lebih dari satu tahun terakhir butuh dievaluasi serius agar ada perbaikan kebijakan, sekaligus memperjelas pencapaian arah pendidikan.
Demikian disampaikan Zen dalam acara Ngobrol Santai (Ngobras) Guru PGSI dalam bentuk virtual, Jumat (9/7) malam. Forum bertema "Persiapan Pembelajaran di Era Pandemi" itu, diikuti 35 ketua Pimpinan Daerah (PD) PGSI kabupaten/kota se-Jateng.
"Selaku ketua Pimpinan Wilayah (PW) PGSI sekaligus anggota DPRD Komisi E Bidang Pendidikan, saya mengharapkan pengambil kebijakan memastikan hak dasar pendidikan siswa tidak terabaikan atau bahkan hilang. Jadi, jangan hanya karena alasan pandemi Covid-19, hak itu hilang," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) harus terus berkolaborasi untuk memastikan pemerintah memberikan pendidikan berkualitas, baik, dan layak kepada siswa.
Pelayanan itu tanpa terkecuali, mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga menengah.
"Merekalah generasi penerus bangsa, jangan sampai berubah menjadi lost generation," kata politisi PKB tersebut.
Sejalan dengan itu, Zen menyebut guru juga harus siap dalam kondisi apa pun untuk mentransfer ilmu dan akhlak kepada siswa.
Mengingat, sekolah tidak hanya melaksanakan pengajaran tetapi lebih dari itu, harus mampu mendidik anak.
Sementara, dalam sesi diskusi Ketua PD PGSI Semarang Kiai Isro'i menawarkan terobosan blanded learning. Itu merupakan perpaduan metode daring dan luring. (AL)
