Hal itu disampaikan saat pemberian arahan kepada 5 Pj
Gubernur serta 43 Pj Bupati/Wali Kota di kantor Kemendagri.
Menurutnya, hal-hal tersebut sangat penting untuk investasi
sumber daya manusia di era bonus demografi yang akan datang.
“Pendidikan dalam anggarannya hanya 20 persen, sedangkan kesehatan
anggarannya 10 persen minimal. Itu sudah diucapkan dan disampaikan
berkali-kali,” kata Tito.
Peraturan perundang-undangan memiliki amat untuk menangani
alokasi dana minimal tersebut. Tetapi menurut Tito, fakta lapangan justru
sangat berbeda.
“Dil lapangan saya menemukan hal yang berbeda, memang betul dana pendidikan yang dianggarkan ada yang 25 persen, kesehatan 15 persen, tetapi pada akhirnya peralatan-peralatan yang dibeli hanya untuk di-mark up, tidak terpakai,” ungkapnya.
Dalam temuannya itu, ternyata sejalan dengan fakta lapangan
di berbagai daerah yang mayoritas anak muda tidak memiliki akses untuk sekolah.
Selain itu, angka stunting yang terdapat di beberapa wilayah
juga masih mengkhawatirkan. Ini dikarenakan kekurangan gizi di 1.000 hari
pertama pada masa pertumbuhan anak sejak kandungan.
“Oleh karena itu, tolong amati terus jumlah anggaran pendidikan
agar uang yang dialokasikan untuk pendidikan akan tepat sasaran untuk
menyelesaikan masalah pendidikan di daerah itu, khususnya akses pendidikan,” pungkasnya.
DYL
