Waryono Abdul Ghofur selaku Direktur PD Pontren mengatakan bahwa salah satu indikator good governance di PKPPS adalah proses pembelajaran memenuhi standar akademik setara pendidikan formal.
“Standar keterampilan lulusan tidak hanya harus setara dalam hal akreditasi, tetapi juga dalam hal kualitas akademik, praktik dengan program pelatihan formal lainnya, kata Waryono Abdul Ghofur.
Waryono menekankan bahwa penetapan standar akademik dan manajemen mutu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara pembuat kebijakan, pokja atau forum komunikasi PKPPS sebagai mitra, dan tentunya satuan pendidikan itu sendiri.
Penguatan kelembagaan PKPPS, kata Waryono, juga harus disesuaikan dengan perkembangan saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia.
“Selain meningkatkan kualitas, nilai pantangan beragama juga harus dijadikan sebagai salah satu prinsip yang disebutkan dalam standar akademik lembaga, agar lulusan mampu toleransi beragama secara holistik,” jelasnya.
Rahmawati Ketua Subkomite Pendidikan Pemerataan, Ditjen PAUD, menambahkan, salah satu inovasi pengelolaan PKPPS adalah pengumpulan data yang komprehensif, nyata, terukur, terukur dan dapat dibuktikan. atau efek.
“Dari data yang tercatat di EMIS, kita bisa melihat organisasi mana yang masih aktif dan mana yang tidak. Oleh karena itu, pengelolaan data harus dilakukan secara serius, sehingga dapat ditentukan secara terukur dan realistis,” kata Rahmawati.
DYL
