Serambiupdate.com - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa negara masih membiayai wajib belajar hingga 18 tahun dari dana abadipendidikan yang berjumlah 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Sampai sekarang, dana abadi pendidikan itu masih belum matching dengan praktiknya. Jadi, dana 20 persen itu belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan,” tuturnya.
Cak Imin melanjutkan, apabila dilihat lebih detail, masih banyak program yang bisa dilakukan dari 20 persen dana abadi tersebut.
“Masih bisa kita siapkan wajib belajar 18 tahun sampai sarjana, masih bisa kalau di-petani, kalau kita berani konsisten di sektor pendidikan,” jelasnya.
Adanya 20 persen dana abadi pendidikan dari APBN itu telah mendongkrak kualitas pendidikan nasional.
“Ini contoh bagaimana memilih peran negara agar aktif untuk satu sektor. Anggaran pendidikan kita mulai mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional dalam kurun waktu 25 tahun,” terang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, Cak Imin menyebut bagaimana agar dana abadi pendidikan tersebut bisa digunakan untuk mengirim lebih banyak pemuda untuk studi ke kampus-kampus terbaik di dunia.
Hanya ada 3-4 ribu anak muda yang dikirim ke universitas besar di berbagai negara.
Anggaran pendidikan sebenarnya masih bisa untuk dianggarkan untuk kebutuhan sekolah anak muda guna mendapatkan pendidikan terbaik.
“Setidaknya masih ada 100 ribu anak muda yang masih bisa kita sekolahkan lagi di universitas ternama paling maju di berbagai negara. Ini hanya sebagai contoh jika uang anggaran pendidikan cukup,” tegasnya.
Dalam bukunya yang berjudul ‘Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan’, Cak Imin menuliskan bahwa perlunya mewujudkan pendidikan gratis hingga mencapai pendidikan tinggi.
Jadi, tidak ada lagi rakyat Indonesia yang buta huruf.
“Pendidikan adalah dasar utama pertumbuhan mental dan intelektual manusia. Dengan kebijakan tersebut, orang miskin sekalipun akan memiliki keahlian dan keterampilan sebagai modal kerja, baik melalui jalur negeri maupun mandiri,” paparnya.
ADP/SAN
