Di
ungkapkan oleh M Thoha B Sampurna Jaya selaku pengamat pendidikan Universitas
Lampung (Unila), dirinya mencontohkan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN), kemudian Sekolah Kedinasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (STMKG) dari BMKG, dan lain sebagainya.
"Penggunaan
dana kurang efektif karena adanya instansi yang menyelenggarakan pendidikan
sehingga Kemendikbudristek hanya mendapat berapa dari 20 persen itu."
katanya, Selasa, (11/10).
Menurut
dia, pengelolaan dana pendidikan 20% penting sesuai Undang-Undang Dasar 1945
yang mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. "Tetapi
kenyataannya enggak. Kemenag saja menyelenggarakan pendidikan sendiri. Nah
karena tidak satu sistem, itu menjadi masalah," ujarnya.
Thoha
menambahkan eloknya pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan.
"Kalau ingin berbenah semuanya di bawah Kemendikbudristek, soal masalah
penggunaan (lulusan) silakan saja tempatkan masing-masing," katanya.
Thoha
juga menyinggung data Kemendikbudristek yang dirilis Mei 2022 menyebutkan ada
75.303 anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di
tingkat sekolah dasar (SD) merupakan yang tertinggi mencapai 38.716 orang.
Menurut
Thoha, rerata anak-anak putus sekolah akibat pandemic karena orang tua mereka
di-PHK. "Selain itu karena fasilitas. Tidak semua warga negara
punya android untuk belajar daring," katanya.
DYL_RPH
