“Sehingga pendidikan jangan dijadikan
instrumen politik ya. Karena kurikulum itu untuk anak-anak, untuk masa depan,
agar Indonesia lebih berdaya saing dan sejahtera,Tidak hanya di Indonesia yang
kurikulumnya berubah ketika pemerintah berganti. Jadi tidak perlu,” ujar Mark.
Program INOVASI atau Inovasi untuk Anak
Sekolah Indonesia merupakan program kemitraan antara Indonesia dan Australia
yang menginisiasi terobosan di bidang pendidikan.
INOVASI berfokus pada peningkatan hasil belajar
siswa di empat provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Utara dan Jawa Timur, serta beberapa kabupaten di Indonesia.
Mark merasa nama kurikulum bisa saja
berubah, namun esensinya tetap sama. Menurutnya, akan sulit jika kurikulum
berubah lagi. “Karena dia masuk kurikulum baru dan tentu saja itu membuat
segalanya menjadi sulit. Jadi lebih baik dia terus membaik," kata Mark.
Hal senada diungkapkan Direktur Badan
Standarisasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan (BSKAP) Kemdikbudristek
Anindito Aditomo. Menurutnya, secara politis sulit mengganti kurikulum mandiri.
“Secara politis, sangat sulit untuk
tiba-tiba berubah total,” katanya. Dia menambahkan, ketika kurikulum Merdeka diganti, pendukung kurikulum
mandiri akan datang dari sekolah, guru, dan siswa yang akan mendapatkan manfaat
dari kurikulum tersebut.
“Pembela pertama tentunya sekolah, guru
dan anak-anak yang diuntungkan dengan kurikulum Merdeka”, jelasnya.
Nino, sapaan akrabnya, percaya bahwa yang
namanya kurikulum bukanlah masalah. Kurikulum otonom sendiri dirancang agar
dapat terus dievaluasi, diperbaiki dan diterjemahkan di setiap satuan
pendidikan dan daerah.
Apalagi sejak diluncurkan pertama kali
pada tahun 2020, kurikulum Merdeka telah diadopsi oleh kurang lebih 140.000
sekolah. Ia juga optimistis kurikulum Merdeka akan diterapkan secara penuh di sekolah-sekolah di Indonesia.
“Kalaupun namanya diganti, kalau isinya
sama, seperti isi paketnya berubah, tidak masalah bagi kami. Karena semua
sekolah akan mengadopsi pada 2024,” ujarnya.
DYL_RPH
