Serambiupdate.com - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan konsep fleksibilitas dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak usia sekolah. Pembelajaran itu memungkinkan anak-anak sekolah tak terjebak dalam pembelajaran yang membosankan .
"Di Purwakarta ini kami punya konsep dalam pengembangan dunia pendidikan yang sudah kami coba terapkan sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, yang berisi pendidikan karakter, keagamaan, anti-korupsi, dan sekolah yang ramah anak," ujar Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha di Purwakarta.
Pembelajaran tersebut juga selaras dengan program 'Merdeka Belajar' yang dirancang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDIKTI). Konsep merdeka belajar sendiri merupakan pembelajaran yang menekankan pada fleksibilitas sistem pendidikan dan pengembalian orientasi pendidikan ke nilai ramah anak, bukan pemaksaan atau penguasaan di semua bidang.
Norman menambahkan pendidikan di Purwakarta juga turut menerapkan nilai-nilai budaya Sunda. Hal ini tentunya guna memperkuat pendidikan karakter para pelajar.
"Kami juga berusaha menerapkan nilai-nilai budaya Sunda dalam konsep Tatanen di Bale Atikan dan Program 7 Poe Atikan yang mengedepankan rasa kebangsaan, sosial, spiritual, dan kedekatan dengan keluarga atau rumah," kata Norman.
Merdeka belajar juga turut menuntut percepatan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah. Tak hanya segi kemampuan finansial, tapi juga aspek gender.
Anggota DPR RI Puteri Komarudin yang ikut dalam pembahasan pendidikan di forum Townhall Muda ini juga mengungkapkan perempuan masih tertinggal dari segi pendidikan.
"Ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya 8,87 tahun atau setara SMP dan kemampuan adopsi teknologi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini turut menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki, serta ketimpangan gender yang tajam," ujar anggota Komisi XI itu.
"DPR selalu memastikan agar 20 persen anggaran pendidikan dapat terpenuhi setiap tahunnya. Kami juga mengawasi penggunaannya supaya bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi perempuan,"ujarnya.
Merdeka belajar bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai penyelenggara dan badan legislatif. Tetapi anak muda yang merupakan pelaku proses pendidikan harus ikut terlibat. Era digitalisasi turut mendorong perlunya keterlibatan anak muda.
"Dalam era digital ini, kita harus memperkenalkan pendekatan belajar yang lebih fleksibel dan aksesibel. Pijar Foundation berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola kolaboratif, termasuk untuk kemerdekaan belajar," kata Program Strategist Manager Global Future X - Pijar Foundation, Leody Rama Putra.
(AnnisaNurani/adp)
