Serambiupdate.com - Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, jumlah lulusan SD diperkirakan mencapai sekitar 8.000 lebih. Sedangkan daya tampung SMP negeri di Kota Cimahi hanya sekitar 4.000 orang sesuai kuota yang diputuskan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023. Hal ini menyebabkan ribuan lulusan SD di Kota Cimahi dipastikan tidak tertampung di SMP Negeri di Kota Cimahi. Sebab, daya tampung sekolah plat merah jenjang menengah pertama di Kota Cimahi masih terbatas.
Harjono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi mengatakan kapasistas SMP negeri di kota Cimahi hanya dapat menampung 50 persen dari 4.000 lulusan.
"Kalau SMP memang kapasitas ideal jumlah siswa itu sesuai dengan SPM kurang lebih 4.000. Artinya hanya sekitar 50 persen yang tertampung," ungkap Harjono.
Seperti diketahui, PPDB di Kota Cimahi untuk jenjang SMP sudah dimulai untuk jalur afirmasi, jalur prestasi akademik dan non akademik serta jalur perpindahan orang tua. Pendaftaran dibuka hingga 14 Juni 2023. Sedangkan pendaftaran tahap kedua dibuka pada 26-30 Juni 2023. Harjono menambahkan, untuk siswa yang tidak tertampung bisa mendaftar ke SMP swasta dan lembaga pendidikan lainnya. Daya tampung di sekolah swasta di Kota Cimahi mencapai sekitar 3.500.
"Sisanya kita arahkan ke sekolah swasta. Harapan kami semua anak itu mendapatkan hak belajarnya di sekolah negeri ataupun swasta," kata Harjono.
Harjono mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini ada fenomena dimana banyak lulusan SD yang memilih untuk masuk pesantren. Berdasarkan data dari sekolah-sekolah, ada peningkatan dalam dua tahun terakhir. Dia menegaskan pemilihan sekolah merupakan hak dari orang tua dan siswanya. Namun, pihaknya mengimbau agar anak tetap mendapatkan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
"Dalam dua tahun terakhir memang ada peningkatan yang memilih ke pesantren. Tahun sebelumnya ada 700, dan tahun 2022 itu ada 1.000. Yang penting harapan kami ke pesantren yang memiliki sekolah formal di dalamnya. Yang jelas supaya punya dua ijazah, ijazah pesantren dan pendidikan formal," jelas Harjono.
adp
