Serambiupdate.com Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau
Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan dana yang dimiliki Kementerian
Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) cukup kecil, sehingga Uang Kuliah Tunggal
(UKT) relatif menjadi mahal karena kurangnya subsidi yang cukup dari pemerintah
untuj Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Pemerintah telah menganggarkan APBN dengan total Rp665
triliun, sedangkan Kemendikbud hanya mendapatkan Rp98 triliun untuk dikelola
sebagai dana pendidikan.
Jika kita persentasekan, total yang dikelola oleh
Kemendikbud hanya sekitar 3%, dan itu belum cukup untuk pengelolaan pendidikan
di Indonesia," pungkasnya, dilansir Metro Tv, Rabu (19/6).
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa dari jumlah Rp98 triliun
yang dimiliki oleh Kemendikbud, ternyata hanya Rp 38 triliun yang dialokasikan
untuk perguruan tinggi.
"Jika kita persentasekan kembali, Rp38 triliun hanya
berada di angka 1%. Padahal UNESCO telah menetapkan standar pendidikan yang
baik untuk masyarakat berada di angka Rp2 triliun," tuturnya.
DYL